Video Terkini Kemenkeu

Ketua Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Mahfud MD mengungkapkan bahwa pihaknya telah menggelar rapat sebanyak 5 kali terkait temuan transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun, usai rapat terakhir dengan Komisi III DPR pada 29 Maret 2023 lalu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak hadir dalam RDP yang membahas polemik transaksi janggal Rp349 triliun di Kementerian Keuangan, Rabu(29/3).

Partai Buruh mendukung Menkopolhukam Mahfud MD membuka secara terang benderang terkait adanya transaksi janggal Rp 349 Triliun di Kemenkeu.

Komisi III DPR RI memanggil Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pada akhir pekan depan.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta agar tidak ada yang berasumsi bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan korupsi.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD berjanji akan menjelaskan soal transaksi janggal sebesar Rp300 triliun di Kementerian Keuangan secara lebih detail

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengklarifikasi dugaan adanya transaksi janggal Rp300 triliun yang melibatkan pegawai Kemenkeu, Selasa (14/3).

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa Kementerian Keuangan sudah menindaklanjuti laporan Pusat Pelaporan Analis dan Transaksi Keuangan (PPATK) terkait 964 pegawai

Wakil Menkeu Suahasil Nazara mendatangi Kantor Menko Polhukam Mahfud MD untuk mengklarifikasi adanya transaksi mencurigakan Rp300 triliun di Kemenkeu yang diungkapkan oleh Mahfud MD pada Jumat (10/3/2023) sore.

Di tengah berbagai terpaan skandal di Kementrian Keuangan, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklaim realisasi pelaporan SPT tahunan tumbuh 20 % dibanding tahun sebelumnya.

Wakil Presiden Maruf Amin meminta agar transaksi mencurigakan sebesar Rp300 triliun di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu untuk diusut tuntas.

Kemenkeu menyampaikan bahwa harta yang dinilai tidak wajar terhadap Eko Darmanto sudah diinvestigasi dan diklarifikasi oleh KPK.