Video Terkini Mahkamah Konstitusi

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin mengatakan akan mempedomani putusan Mahkamah Konstitusi (MK), terkait Pilkada akan terus menjadi pedoman rangkaian pesta demokrasi.

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi dinamika yang terjadi terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal Pilkada.

KPU menegaskan bakal menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal syarat pencalonan di Pilkada 2024.

Badan Legislasi DPR RI bersama pemerintah membahas revisi UU Pilkada terkait putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu, (21/8/2024).

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama Pemerintah menyetujui draf revisi undang-undang (RUU) Pilkada dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I yang digelar pada, Rabu ( 21/08/2024) sore.

KPU berikan responsnya mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pencalonan kepala daerah

PDI Perjuangan (PDIP) mendesak KPU untuk segera mengeluarkan PKPU usai putusan MK soal perubahan UU Pilkada.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan Partai Buruh dan Partai Gelora terkait sebagian syarat pencalonan kepala daerah.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Partai Buruh dan Partai Gelora terkait sebagian syarat pencalonan kepala daerah.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan partai atau gabungan partai politik peserta Pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan, Anwar Usman tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik.

Mantan Cawapres Tahun 2024, Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengatakan bahwa Koalisi Perubahan secara target hingga tujuan sudah selesai seiring gugatan sengketa Pilpres 2024 ditolak Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (22/4/2024).