Video Terkini Komisi Pemberantasan Korupsi

Firli Bahuri menyatakan diri mundur dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau SF Hariyanto memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (6/4/2023).

KPK resmi menahan Bupati Kapuas, Ben Brahim S Bahat (BBSB) dan istrinya, Ary Egahni (AE) yang merupakan anggota DPR RI Fraksi NasDem, Selasa (28/03/2023).

KPK menangkap Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron. Penangkapan itu dilakukan usai pemeriksaan tersangka pada Rabu (7/12) sore.

Kedatangan kuasa hukum Gubernur Papua untuk menyampaikan alasan ketidakhadiran Lukas Enembe pada pemanggilan kedua.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadi sorotan publik. Komisi anti rasuah ini tengah berpolemik menyusul kabar tak sedap. Sejumlah pegawai dan penyidik senior KPK dikabarkan tak lolos tes wawasan kebangsaan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pencekalan keluar negeri terhadap tiga tersangka kasus suap yang melibatkan Wali Kota Tanjungbalai. Surat pencekalan berlaku selama enam bulan. Pencekalan dilakukan guna mempermudah proses penyidikan.

KPK akhirnya menahan Wali Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, M Syahrial (MS). M S sempat minta maaf kepada warga Kota Tanjungbalai sebelum dibawa ke Rutan Gedung lama KPK.

KPK menetapkan Direktur Umum Perumda Pembangunan Pasar Jaya Provinsi DKI Jakarta sebagai tersangka. Kasusnya tentang penyelewengan anggaran 2019 untuk pembelian lahan perumahan DP nol persen.

Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah diduga menerima suap terkait proyek infrastruktur. Ia diduga menerima uang hingga Rp 5.4 miliar dari sejumlah rekanan. Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan, Nurdin menerima uang melalui Sekdis PUTR. Uang senilai Rp 2 Miliar tersebut berasal dari kontraktor A-S. Nurdin, E-R dan A-S bertemu dalam proyek pekerjaan Wisata Bira. Dalam penyidikan KPK, Nurdin diduga kuat menerima uang dari kontraktor lain. Nurdin terindikasi menerima total suap hingga Rp 5.4 Miliar.

KPK resmi menahan Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah. Penahanan dilakukan setelah Nurdin ditetapkan sebagai tersangka bersama 2 orang lainnya. Nurdin dibawa ke Rutan KPK Cabang Pomdam, Minggu (28/02/2021) dini hari. Saat meninggalkan Gedung KPK, Nurdin menampik keterlibatannya dalam kasus suap tersebut.

Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah mengaku pasrah menjalani proses hukum KPK. Ia mengklaim tidak mengetahui transaksi yang dilakukan Sekdis PUTR Sulsel. Sebelumnya, KPK menetapkan Nurdin sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi. Menanggapi hal itu, E-R tidak berkomentar apa pun ketika ditanya awak media.