Video Terkini Putusan Mk
-
NewsKamis, 22 Agustus 2024 - 11:09 WIBDPR RI batal mengesahkan RUU Pilkada dalam rapat paripurna, Kamis (22/8/2024). -
NewsKamis, 22 Agustus 2024 - 10:43 WIBMassa mahasiswa hingga buruh bakal menggelar aksi demo tolak RUU Pilkada -
NewsRabu, 21 Agustus 2024 - 22:38 WIBBadan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama Pemerintah menyetujui draf revisi undang-undang (RUU) Pilkada dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I yang digelar pada, Rabu ( 21/08/2024) sore. -
NewsRabu, 21 Agustus 2024 - 22:05 WIBMantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai putusan MK soal usia calon kepala daerah dan wakil kepala daerah lebih tinggi kedudukannya daripada Peraturan KPU (PKPU). -
NewsRabu, 21 Agustus 2024 - 19:48 WIBKetua Umum Golkar Bahlil menanggapi putusan MK terkait ambang batas pencalonan dalam Pilkada 2024. -
NewsRabu, 21 Agustus 2024 - 15:20 WIBMahkamah Konstitusi (MK) memutuskan partai politik (parpol) bisa mengusung calon kepala daerah (cakada) meski tidak punya kursi DPRD -
NewsRabu, 21 Agustus 2024 - 15:00 WIBKomisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengkaji soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang syarat pencalonan Pilkada. -
NewsRabu, 21 Agustus 2024 - 14:08 WIBRapat panitia kerja (panja) terkait Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) menyepakati menggunakan putusan MA terkait batasan usia calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub), Rabu (21/8/22024). -
NewsSelasa, 20 Agustus 2024 - 21:25 WIBMahkamah Konstitusi (MK) memutuskan partai atau gabungan partai politik peserta Pemilihan Umum bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). -
NewsSelasa, 20 Agustus 2024 - 19:46 WIBKoalisi Indonesia Maju (KIM) perlu berembug kembali untuk mengatur strategi imbas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pencalonan di Pilkada 2024. -
NewsSelasa, 20 Agustus 2024 - 18:50 WIBBacagub Jakarta, Ridwan Kamil merespons putusan MK terkait syarat pencalonan dalam Pilkada 2024. -
NewsRabu, 14 Agustus 2024 - 21:23 WIBPengadilan Tinggi Tata Usaha (PTUN) Jakarta mengabulkan sebagian gugatan hakim konstitusi Anwar Usman.