Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu menyebut telah menyerahkan usulan draft Perpres Publisher Right ke Presiden Joko Widodo.
Saat ini draft tersebut dalam proses pembahasan oleh pihak terkait yang difasilitasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi
Ninik menekankan bahwa Perpres Publisher Right harus berdasar kepada Undang-Undang Pers No 40 Tahun 1999.
Draft ini berisi hak pengelola media untuk mengatur dan mengurangi dominasi platform digital.
Berdasarkan aturan tersebut, perusahaan media massa bisa bernegosiasi dengan platform digital soal harga untuk konten mereka yang dimuat di platform.
Ia berharap Perpres tersebut tidak keluar dari koridor UU Pers.
Reporter : Muhammad Refi Sandi
