alexametrics

Demokrat Anggap Perpu Belum Bisa Dijadikan Alternatif

A+ A-

DPR telah mensahkan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD. Namun, sejumlah kalangan meminta presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak menandatangani Undang-undang ini.

Karena menurut Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva, menurut pasal 20 ayat 5 Undang-Undang Dasar, sesuai konstitusi dan praktek ketatanegaraan ditandatangani atau tidak oleh presiden, undang-undang yang disahkan oleh DPR akan tetap berlaku.

Menurut Ketua Harian Partai Demokrat, Syarief Hasan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) saat ini belum menjadi alternatif.

(gar)
VIDEO TERKAIT
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak