Mabes Polri tidak mengeluarkan perintah kepada jajarannya untuk melarang acara deklarasi gerakan #2019GantiPresiden. Polri berjanji bersikap netral dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019.
"Tugas Polri mengamankan secara umum, tak harus ini saja, itu saja yang sama-sama nyaman," ujar Wakpolri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi III DPR di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/9/2018).
Dia berjanji dalam Pilpres 2019 tidak melarang kegiatan kampanye sepanjang sudah mengantongi izin dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bahkan, personelnya siap mengawal jalannya kegiatan tersebut.
"Secara umum, ketika ada situasi dipandang polisi perlu di situ, ya ada polisi," ucapnya.
Sebelumnya, Polda Kalimantan Barat (Kalbar) tidak memberikan izin kegiatan deklarasi #2019GantiPresiden di Kalbar dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Provinsi Kalbar.
"Hasil analisis dan penilaian kami, dari aspek Kamtibmas kegiatan itu lebih banyak mudaratnya, karena banyak resistensi, banyak (warga Kalbar) yang menentang," kata Kapolda Kalbar, Irjen Pol Didi Haryono saat ditemui di Pontianak, Minggu (26/8/2018).
Salah satu tokoh Gerakan 2019 Ganti Presiden, Neno Warisman, sempat mengalami peristiwa persekusi sesampainya di Batam, Kepulauan Riau. Insiden tersebut mendapat perhatian luas dari kalangan publik setelah informasinya viral di dunia maya.
Neno mengaku pada saat tiba di Bandara Hang Nadim, Batam, Sabtu (28/7/2018), dia mendapati sudah ada massa yang menunggu sambil memotret dirinya. Tak cukup sampai di situ, ada pula oknum massa yang menghalanginya keluar bandara, bahkan sampai melempar tong sampah ke arahnya.
