Selasa (18/10/2021), tepat dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) - Ma'ruf Amin periode ke-2 berjalan. Beragam program prioritas dijanjikan demi perbaikan negeri. Dalam pidato pelantikannya dua tahun lalu di Gedung DPR/MPR RI, Jokowi menyebut prioritas utama kinerjanya adalah membenahi Sumber Daya Manusia (SDM) yang pekerja keras, terampil, dan menguasai teknologi.
Pemerintah akan mengoptimalkan kerja sama dengan industri demi membenahi kualitas SDM itu. Prioritas kedua adalah melanjutkan pembangunan infrastruktur. Melakukan penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi juga menjadi program prioritas Jokowi. Namun sayang, program prioritas itu 'dihajar' hingga babak belur oleh Pandemi Covid-19. Beberapa proyek infrastruktur harus tertunda pembangunannya karena pandemi, diantaranya rehabilitasi jaringan irigasi di Baro Ray, Pidie, penggantian Jembatan SP Tohpati – Tjokroaminoto, Denpasar, Bali dan, Penataan wilayah waterfront di Kota Pariaman, Sumatera Barat.
Terlepas dari beragam proyek infrastruktur yang tertunda pembangunannya. Pemerintah Jokowi - Ma'ruf Amin juga berhasil mencatatkan kinerja gemilang di tengah 'hajaran' Pandemi. Tidak tanggung-tanggung, beragam proyek prestisius tetap berjalan. Salah satu yang terbesar adalah groundbreaking Smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jatim. Smelter ini ditargetkan bisa mengolah 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun dan terbesar di dunia. Dari segi birokrasi, per Juni 2020, Kementerian BUMN berhasil memangkas jumlah BUMN. Sebelumnya BUMN berjumlah 142 perusahaan, setelah dipangkas tersisa 41 saja.
Ditengah beragam proyek infrastruktur yang tertunda dan upaya peningkatan kualitas BUMN, masalah mendasar kembali mencuat. Kemiskinan meningkat di tengah masyarakat, lagi-lagi karena 'dihajar' Pandemi khususnya di Indonesia Timur. Pemerintah kembali harus putar otak untuk mengentaskan kemiskinan yang telah menjadi ekstrem dibeberapa daerah. Wapres Ma'ruf Amin ditugaskan langsung untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem itu. Saat ini miskin ekstrem di Indonesia mencapai 10,86 juta jiwa atau 4 persen dari total penduduk. Kategori miskin ekstrem hidup sangat pas-pasan dan kesulitan mempertahankan hidup keluarganya tanpa bantuan.
Data itu didapatkan dari laporan terakhir Badan Pusat Statistik (BPS). Sementara untuk masyarakat miskin, terjadi kenaikan angka kemiskinan pertama dalam tiga tahun terakhir akibat Covid-19. Kategori miskin berdasarkan data BPS adalah yang pengeluarannya di bawah Rp460 ribu per orang atau Rp2,2 juta per keluarga per bulan. Jumlah penduduk miskin di Indonesia saat ini tercatat sebanyak 26,42 juta orang.
Sanggupkah pemerintah mengentaskan kemiskinan disamping menggenjot program lain hingga masa jabatan berakhir?
kita tunggu saja
Tim Liputan
