KPK Dorong Ada Aturan Pemberian Sanksi untuk Pelaporan LHKPN Tak Lengkap
Selasa, 11 Juni 2024 - 18:07 WIB
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menilai, sistem pengawasan melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) masih memiliki kelemahan. Pasalnya, kata Alex, tak ada aturan yang mengatur terkait sanksi pelaporan LHKPN.
Hal itu disampaikan Alex saat rapat kerja (raker) bersama Komisi III DPR RI di ruang Rapat Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/6/2024).
Alex pun menilai, para penyelenggara negara melaporkan LHKPN hanya sebatas untuk memenuhi persyaratan administratif belaka. Sakah satunya, para anggota DPR, DPRD, hingga DPD.
Menurutnya, ketentuan sanksi perlu diatur. Tujuannya, untuk mendorong integritas dari para penyelenggara negara.
Reporter : Achmad Al Fiqri
Produser: Reza Ramadhan
Hal itu disampaikan Alex saat rapat kerja (raker) bersama Komisi III DPR RI di ruang Rapat Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/6/2024).
Alex pun menilai, para penyelenggara negara melaporkan LHKPN hanya sebatas untuk memenuhi persyaratan administratif belaka. Sakah satunya, para anggota DPR, DPRD, hingga DPD.
Menurutnya, ketentuan sanksi perlu diatur. Tujuannya, untuk mendorong integritas dari para penyelenggara negara.
Reporter : Achmad Al Fiqri
Produser: Reza Ramadhan
(whf)