Puluhan warga yang tergabung dalam Himpunan Warga Katingan menggelar unjuk rasa terkait pencabutan laporan kasus perzinahan Bupati Katingan Ahmad Yantenglie di depan Kantor Bupati Katingan, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Minggu (22/1). Mereka kecewa atas tindakan Aiptu Sulis yang secara mendadak mencabut laporan perzinahan Bupati sebagai tersangka.
Untuk itu massa mendesak secara hukum dan secara adat pencabutan laporan tersebut. Mereka juga meminta pemerintah menerapkan pasal 279 hukum pidana terkait perkawinan sirih Bupati yang tidak sah.
Massa bahkan mengancam akan menduduki kantor dan rumah Bupati serta kantor DPRD Katingan jika hasil kesimpulan Pansus DPRD tidak merekomendasikan pemakzulan Bupati Yantenglie. Rencananya, Himpunan Warga Katingan akan kembali melakukan unjuk rasa ke kantor Polda Kalimantan Tengah pada pekan depan.
