alexametrics

LKPP Dampingi Proyek Pengadaan Besar dan Berisiko Tinggi

Masih tingginya potensi penyelewengan dalam pengadaan barang jasa pemerintah menjadi perhatian Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP. Kepala LKPP Roni Dwi Susanto menyebutkan potensi korupsi sebesar 30% di pengadaan pemerintah. Angka tersebut menunjukkan potensi korupsi sebesar Rp. 340 triliun jika dihitung dari belanja pengadaan pemerintah tahun 2019 sebesar Rp. 1.133,4 triliun.

Menyikapi kondisi tersebut, LKPP memberikan pendampingan kepada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dalam melakukan proses pengadaan barang jasa. Pendampingan diprioritaskan untuk pengadaan bernilai besar dan berisiko tinggi. Beberapa di antaranya adalah proyek strategis nasional yaitu : Penyelenggaraan Asia Games dan Asian Para Games 2018, Pengadaan Logistik Pemilu 2019 dan Palapa Ring.

Dalam upaya mengawal proses pengadaan pemerintah, LKPP juga memberikan layanan advokasi dan permasalahan kontrak. Hingga saat ini sudah diberikan lebih dari 9.000 layanan advokasi dan 1.000 layanan permasalahan hukum.

Sedangkan dalam perkara pidana dan persaingan usaha, dibutuhkan Pemberi Keterangan Ahli (PKA) pengadaan barang jasa pemerintah, mulai dari penyelidikan, penyidikan hingga persidangan. PKA juga diperlukan dalam persidangan untuk perkara perdata dan tata usaha negara.

Namun demikian, tingginya kebutuhan layanan PKA tidak diimbangi dengan jumlah SDM PKA. Rilis LKPP Tahun 2018 menyebutkan jumlah permintaan PKA untuk 385 kasus hanya dilayani oleh 37 orang. Untuk itu LKPP terus mendorong partisipasi aktif masyarakat mengawal proses pengadaan pemerintah salah satunya dengan menjadi PKA.
(alx)
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak